a random journal

Gue lupa udah berapa kali post masalah apartemen, bukan masalah gue mau pindah ke apartemen yang harganya bakalan naik Senin depan, gue masih betah tinggal di kosan di ujung gang ini.

Ini masalah apartemen yang sering muncul di tv series yang gue tonton, sebut saja How I Met Your Mother, The Big Bang Theory dan New Girl. Dalam pengamatan gue terdapat semacam fakta random dari tiga serial diatas, terutama mengenai apartemen tokoh-tokohnya. Pertama, Leonard dan Sheldon tinggal di apartemen 4A, sedangkan Penny tinggal di 4B. Tahukan kalian siapa tetangga mereka? yap, ada Ted dan Robin di kamar 4C, dan tidak hanya itu ada Jess, Nick, Schmidt, dan Winston di kamar 4D.

jadi, kesimpulan sederhana gue sebagai pengamat tv series amatiran adalah : mereka bertetangga.

conspiracy? coincidence? i don’t know, i just love them all :))

Irhamna, 0906492171

Perubahan politik menuju demokratisasi berakar dari politik otoritarianisme. Menurut Samuel Huntington demokrasi pada tataran sederhana dapat dibagi atas 3 bagian : berakhirnya rezim otoriter, pembangunan rezim demokrasi dan konsolidasi rezim demokrasi[1]. Transisi politik biasanya dilatarbelakangi oleh banyak faktor, salah satu yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Ketika sebuah negara mengalami krisis ekonomi, tingkat pengangguran akan menjadi tinggi dan daya beli masyarakat rendah, sehingga muncul rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah, karena pemerintah tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Pada saat seperti in biasanya muncul gerakan-gerakan perlawanan dari rakyat, menuntut pertanggung jawaban pemerintah, pemerintah yang berkuasa meletakan jabatannya dan terjadilah transisi politik.

Proses pendirian demokrasi adalah sebuah institusionalisasi ketidakpastian, mereka menempatkan semua kepentingan pada ketidakpastian. Dalam rezim otoritarian sejumlah kelompok, terutama militer, memiliki kapasitas untuk melakukan intervensi terhadap hasil konflik yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan mereka. Demokrasi berarti bahwa semua kelompok harus menundukkan kepentingan mereka pada ketidakpastian[2]. Transisi dari otoritarian ke demokrasi tidak selalu menyangkut dengan kudeta.Brazil dapat dijadikan contoh bahwa transisi menuju demokrasi dapat terjadi karena adanya keinginan untuk berubah dari elit itu sendiri, tulisan ini akan mencoba mengulas transisi menuju demokrasi yang terjadi diBrazil dalam rentang tahun 1964-1988.

Brazilmemiliki sejarah politik yang menarik. Seperti kebanyakan negara diAmerika Latin,Brazilpernah merasakan pemerintahan otoritarian dibawah pimpinan Militer. Pemerintahan militer Brazil yang paling represif adalah pemerintahan dalam rentang 1964-1974, dimana pada masa satu dekade tersebut Brazil dipimpin oleh Militer garis keras. Militer menjadi pemimpin diBrazilsetelah menggulingkan pemerintahan demokratis Joao Goulart. Rezim militer pada masa tersebut mencoba membangun sebuah bangunan birokratis yang otoritarian.

Rezim militer yang paling dikenal represif adalah rezim Emilio Garasstazu Medici yang memerintah dari 1969-1974. pada masa ini dikeluarkan akta kelembagaan AI-5, yang berisi penutupan Kongres, membredel pers, mencabut hak politik, dan memenjarakan setiap orang yang berusaha memperjuangan hak politik mereka. Serangkaian kebijakan yang dikeluarkan Medici, lambat laun menyebabkan ketidakpopuleran militer dimata rakyat.

Setelah lebih kurang satu dekade menjalankan pemerintahan yang otoriter, dan berhasil menjalankan negara, menciptakan stabilitas nasional serta membentuk landasan yang kokoh dalam perekonomian nasional. Pemerintahan militer yang keempat dibawah Ernesto Geisel mengeluarkan sebuah kebijakan penting dalam proses liberalisasi politik di Brazil. Geisel memulai proses redemokratisasi kehidupan politik secara bertahap yang kemudian dikenal dengan istilah abertura.

Kebijakan liberalisasi politik ini bisa dibilang tidak biasa, kenapa ?. Karena pada masa Geisel, semuanya bisa dikatakan berjalan dengan stabil secara politis. Kecuali dalam kehidupan ekonomi memang terdapat semacam kriris, akan tetapi tidak ada tuntutan dari pihak manapun untuk melakukan liberalisasi politik. Kebijakan liberalisasi politik terbatas ini memiliki tujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan melakukan stabilisasi kekuasaan dengan memperkuat dari grass-root. Geisel mulai melakukan penataan dalam tubuh militer dengan cara mengembalikan basis kewibawaan militer dan basis dukungan bagi rezim dengan peredaan politik dan pemulihan kehidupan politik[3].

Proses liberalisasi politik terbatas ini kemudian dimanfaatkan oleh oposisi sipil dalam menggalang kekuatan mereka. Sipil yang pada pemerintahan otoriter dicabut hak politiknya merasakan kebebasan ketika abertura dijalankan. Hasilnya seperti apa yang bisa dibayangkan, bahwa sipil menjadi kekuatan oposisi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada Pemilu 1982, oposisi sipil menjadi semakin kuat seiring melemahnya dominasi dari militer. Abertura menjadi semacam ‘senjata makan tuan’ dimana tujuan awal Geisel dengan liberalisasi politik adalah memperkuat legitimasinya dari grass-root akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, legitimasi yang dijadikan indikator keberhasilan itu malah berpindah kepada pihak oposisi sipil.

Proses liberalisasi politik ini mencapai puncaknya pada tahun 1988, ketika konstitusi baru Brazildibentuk pasca liberalisasi politik. Konstitusi 1988 berisi poin penting antara lain : presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan umum langsung, pemilihan umum diikuti oleh partai politik tanpa adanya kontestasi dari militer sebagai sebuah lembaga[4]. Dengan adanya perubahan konstitusi tersebut maka secara tidak langsung terjadi perubahan dalam kehidupan politik diBrazil. Pemerintahan militer tidak lagi memiliki legitimasi diBrazil, militer diBrazil beranjak dari pretorian menuju profesional. Konstitusi 1988 juga menandakan era baru dalam kehidupan politik diBrazil, yaitu kembali kepada kehidupan yang demokratis yang sempat hilang selama beberapa dekade.

Kebijakan liberalisasi dan perubahan konstitusi mengakibatkan peran oposisi sipil menjadi begitu besar, mereka melalui partai MDB dan PMDB bisa menguasai 12 negara bagian, dan negara bagian yang mereka kuasai adalah negara bagian yang merupakan denyut nadi perekonomian di Brazil, seperti Rio de Janiero, Sao Paolo dan Minas Gerais. Krisis ekonomi membuat transisi politik dari militer ke sipil menjadi semakin lancar. Seperti yang dijelaskan oleh Przeworski bahwa salah satu faktor yang menjadi penanda jatuhnya rezim otoriter adalah hilangnya legitimasi[5], pada masa tersebut militer di Brazil mulai kehilangan legitimasinya, karena krisis ekonomi  yang melanda Brazil pada dekade 1980-an. Inflasi mencapai 100% dan utang luar negri mencapai 80 miliar dolar. Pada saat seperti kaum pengusahaBrazil mulai berpaling dari rezim militer dan memilih untuk berjuang bersama rakyat.

Krisis ekonomi telah membuat militer kehilangan prestisenya di mata rakyatBrazil, sehingga legitimasi mereka terancam. Pemerintahan MiliterBrazilpada 1982 telah kehilangan alasan pembenarannya dipandang dari ancaman yang paling berbobot. Pemerintahan Militer kemudian menyadari bahwa memerintah tidak semudah yang bisa mereka bayangan. Keberhasilan ekonomi mutlak menjadi indikator kesuksesan pemerintahan mereka. Dalam kondisi seperti inilah kemudian liberalisasi politik dijadikan semacam ‘pengalihan isu’ oleh pihak Militer.

Perubahan sikap militer yang mulai menyadari bahwa posisi mereka semakin lemah membawa perubahan tersendiri bagi perkembangan demokratisasi di Brazil yang beriringan dengan demiliterisasi. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak menyebabkan negosiasi antara pihak militer dan oposisi sipi dapat berjalan lancar[6]. Demokrasi telah menjadi pilihan bagi Brazil. Mereka memilih lepas dari jeratan otoritarianisme dan bergerak melakukan transisi menuju demokrasi. Pilihan yang tidak mudah, transisi menuju demokrasi biasanya terwujud dalam kudeta atau revolusi berdarah.

Liberalisasi politik yang terjadi di Brazil jika menggunakan terminologinya Huntungton tentang tipe-tipe transisi, maka apa yang terjadi di Brazil dapat kita kategorikan sebagai transformation, dimana pada proses transisi menuju demokrasi terjadi karena rezim yang berkuasa menjadi pelopor gerakan perubahan sistem menjadi lebih demokratis[7].Liberalisasi politik yang dilakukan oleh Geisel pada 1974 merupakan kebijakan yang sebenarnya salah arah. Geisel sebenarnya tidak mengharapkan terjadinya perpindahan kekuasaan dari militer ke sipil. Tujuan awal Geisel adalah memperkuat basis legitimasi dan wibawa militer dengan memberikan sedikit ruang kepada sipil, akan tetapi ruang keterbukaan yang tidak pernah ada sejak militer menguasai Brazil pada 1964 itu dimanfaatkan sedemikian rupa oleh oposisi sipil. Dalam waktu yang singkat mereka menghimpun kekuatan oposisi, sampai pada tahapan mereka bisa menguasai negara bagian yang memiliki potensi ekonomi.

Militer sekali lagi kalah ketika KonstitusiBrazil1988 dibentuk. Poin penting dari konstitusi ini adalah pemilihan presiden secara langsung dan pemilihan umum diikuti oleh partai-partai politik tanpa adanya kontestasi dari militer. Ditutupnya ruang militer untuk mengisi panggung politik mengindikasikan satu hal, militer Brazil sedang mengalami transisi, mereka sedang melangkah dari pretorianisme menuju profesionalisme.

Daftar Pustaka

Huntington, Samuel P., Gelombang Demokratisasi Ketiga edisi terjemahan (Jakarta : Grafiti, 1995)

Mainwaring, Scott, Frances Hagopian, The Third Wave of Democratization in Latin America (Cambridge University Press, 2005)

O’Donnell, Guilermo, et.al Transisi Menuju Demokrasi : Tinjauan Berbagai Perspektif (Jakarta : LP3ES, 1993)

Supriyadi, Budi Winarno, Hubungan Sipil Militer di Brazil Pasca Otoritarian dalam Jurnal Sosiohumanika FISIP UGM, Mei 2002

Gue lupa awalnya pecakapan ini dimulai dari mana, sepanjang jalan tadi gue sama beberapa temen gue, sebut saja mereka odri, haniy, dan ayas membahas tentang harta warisan menurut adat Minangkabau. Delapan tahun gue belajar Budaya Alam Minangkabau gue inget ada 4 syarat harta itu boleh dijual :

• Mambangkik Batang Tarandam artinya harta warisan adat hanya bisa dijual ketika ingin membangkitkan kembali klan yang sudah lama mati, dalam artian membentuk kembali elemen yang hilang seperi datuak dan perangkatnya.
• Rumah Gadang Katirisan artinya harta hanya boleh dijual terkait dengan kepentingan kaum, misalnya untuk memperbaiki rumah gadang yang rusak.
• Gadih Gadang Indak Balaki, nah pada poin ini gue sedikit bingung dengan maksudnya, apakah uang tersebut digunakan untuk biaya pernikahan atau digunakan untuk mencari suami (gue aja yang orang Minang bingung, apalagi yang baca)
• Maik Tabujua Ateh Rumah, harta dijual ketika tidak ada lagi uang untuk melakukan penyelenggaran jenazah mereka yang tinggal di rumah tersebut.

tadi awalnya gue cuma inget tiga, tapi pas nulis ini entah darimana gue bisa inget lagi poin keempat (sebenernya sih tau darimana, cuma ga enaklah ditulis disini) selamat membaca! :)

lippong replied to your photo: Yellow Umbrella, Green Cardigan, and yesterday was…

iya banget lah ! hahaha

iya, gue juga mau jadi Ted lah kalo Yoona yang bakalan jadi istri gue kelak, anyway ada fakta aneh lain yang gue temuin masih seputaran HIMYM, Ted dan Robin itu tinggal di Apartemen nomer 4C, lo tahu siapa tetangga mereka di 4A dan 4B? yap, ada Leonard Hofstadter dan Sheldon Cooper di 4A dan ada Penny di 4B mereka dari The Big Bang Theory #random

Irhamna, 0906492171, Politik di Asia Selatan

Wilayah adalah salah satu komponen utama penyusun sebuah negara, sebuah pemerintahan tidak bisa disebut sebuah negara jika mereka belum memiliki wilayah. Setiap negara memiliki tempat tertentu dimuka bumi, kekuasaan sebuah negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah tetapi juga laut dan angkasa disekelilingnya[1]. Contohnya dapat kita lihat pada pemerintahan Tibet, mereka memiliki perangkat pemerintahan yang lengkap mulai dari Perdana Menteri sampai pada Pemilu, akan tetapi mereka tidak mempunyai wilayah, mereka tidak bisa menjadi sebuah negara, mereka hanya bisa menamakan diri dengan pemerintahan pelarian (exile government), mereka membentuk pemerintahan di Dharmasala, India, walaupun sebenarnya Tibet masih merupakan sebuah daerah otonomi di China. Masih terkait dengan masalah pentingnya sebuah wilayah dalam sebuah negara, contoh menarik lain adalah Israel. Negara Israel yang berdiri pada 1948, pada awalnya mereka tidak memiliki wilayah, wilayah negara mereka sekarang ini adalah wilayah yang mereka aneksasi dari Palestina, dalam kasus ini kita juga bisa melihat bahwa masalah wilayah dapat menjadi detonator konflik yang tidak kunjung selesai.

Wilayah menjadi begitu penting karena wilayah merupakan tempat berlangsungnya semua aktivitas, meminjam bahasa Adolf Hitler wilayah adalah ruang hidup (lebensraum)[2], semakin luas wilayah yang dikuasai maka akan semakin besar kesempatan untuk hidup. Tidak heran jika semua orang rela mempertahunkan apa saja demi wilayah negara. Hidup berdampingan dalam pergaulan internasional tidak akan bisa lepas dari batas wilayah antar negara. Batas antar negara inilah yang kemudian menjadi sumber konflik jika tidak bisa dikelola dengan baik. Sengketa perbatasan terjadi di hampir seluruh belahan dunia, terutama jika perbatasan antar negara tersebut memiliki potensi sumber daya alam tertentu, seperti perbatasan antar negara terdapat sumber minyak bumi atau mineral alam lainnya yang potensial dan bersifat ekonomis.

Kashmir adalah sebuah daerah di perbatasan India dan Pakistan yang menjadi sumber konflik yang tidak berkesudahan diantara kedua negara tersebut. Kashmir sendiri adalah sebuah lembah indah yang subur, surga yang tersembunyi dibalik desingan peluru. Pada 1846, dibawah Treaty of Amritsar[3], pemerintahan kolonial Inggris menjual daerah Kashmir kepada raja Hindu Dogra Gulab Singh, sebagai penguasa Jammu-Kashmir. Masalah dimulai ketika pada tahun 1947, cicit dari Gulab Singh, Maharaja Hari Singh tidak dapat memutuskan apakah dia akan bergabung dengan negara yang baru merdeka Pakistan atau India. Selama lebih kurang dua bulan, Kashmir menyatakan dirinya independen, sebelum akhirnya bergabung dengan India pada 1947 dan hal inilah yang kemudian menjadi sumber sengketa India dan Pakistan karena pada masa itu telah terjadi migrasi besar-besaran orang Pakistan muslim ke daerah Kashmir atau wilayah North West Frontier Province (NWFP). Jumlah orang muslim di Kashmir diperkirakan sekitar 75% dari populasinya yang berjumlah 4 juta orang. Mayoritas muslim di Kashmir mendapat diskriminasi dari Kerajaan Hindu Dogra yang berkuasa dari 1846-1947.

Dalam memahami masalah Kashmir ada beberapa hal yang menjadi perhatian, Kashmir adalah sebuah daerah yang subur yang berada di tengah-tengah India, China dan Uni Soviet, dengan posisi seperti ini Kashmir menjadi daerah perebutan pengaruh ketiga negara tersebut. Kedua, Kashmir adalah daerah dengan populasi muslim yang besar, dengan demikian Pakistan memiliki kepentingan untuk memasukan Kashmir sebagai bagian dari teritori mereka. Ketiga, Kashmir sendiri bersama Jammu adalah sebuah kerajaan, mereka juga menginginkan kedaulatan, bebas dari pengaruh India ataupun Pakistan. Tulisan ini akan mencoba memberikan pemaparan singkat mengenai tarik menarik kekuasaan yang terjadi diantara India dan Pakistan dalam memperebutkan teritori Kashmir dan bagaimana kemudian kemungkinan kedua negara tersebut mengakhiri konflik dengan perundingan demi perundingan.

Pembentukan dan Masalah Seputar Kashmir

Kemerdekaan yang diraih oleh India dan Pakistan pada 1947 membuat posisi Kashmir menjadi dilematis, mereka tidak bisa memutuskan apakah ingin menjadi bagian dari India atau menjadi negara yang otonom. Posisi Kashmir yang berada di tengah-tengah, menyebabkan mereka memiliki keuntungan geopolitis tertentu, posisi inilah yang kemudian semakin menyebabkan Kashmir semakin diperebutkan. Partai Kongres menyadari potensi Kashmir ini, mereka menginginkan Kashmir menjadi bagian dari India karena posisi Kashmir. Kashmir berbatasan langsung dengan Afghanistan, Tajikistan, Tibet dan China. Mereka menganggap bahwa dengan bergabungnya Kashmir ke India, mereka memiliki peluang untuk mempengaruhi negara-negara lain dengan pertimbangan bahwa Kashmir dianggap sebagai ‘pintu masuk’ untuk mempengaruhi negara-negara tersebut, disamping itu Kashmir juga bisa dijadikan benteng pertahanan yang cukup strategis bagi militer India[4]. Ikatan historis dan budaya juga selalu dijadikan bukti bagi India bahwa Kashmir pernah dan akan selalu menjadi bagian integral dari India.

Pada masa sebelum kemerdekaan India dan Pakistan, di Kashmir sendiri telah berdiri sebuah partai politik bernama National Confrece yang dipimpin oleh Sheikh Muhammad Abdullah, seorang cendekiawan lulusan dari Aligarh Muslim University. Pembentukan ini sendiri berawal dari gerakan Sheikh Abdullah yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak sipil, representasi di Parlemen dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun National Confrence terdiri dari mayoritas Muslim, mereka mencoba mengakomodasi kepentingan setiap golongan, kasta dan keberadaan mereka di kemudian hari dijadikan inspirasi dari terbentuknya Indian National Congress.

Fenomena menarik yang pernah terjadi pada masa Sheikh Abdullah adalah kedekatan ideologisnya dengan Jawaharlal Nehru, karena dua orang ini sama-sama memiliki pandangan yang bertentangan terhadap konsep Two Nation yang diperkenalkan oleh Muhammad Ali Jinah. Ali Jinah yang kemudian dikenal sebagai founding father dari Pakistan sejak awal telah menginginkan adanya pemisahan antara Hindu dan Islam, karena dalam pendapatnya Jinah menganggap bahwa Hindu dan Islam adalah dua peradaban besar yang berbeda satu sama lain, akan timbul permasalahan di kemudian hari jika kedua peradaban ini disatukan dibawah sebuah pemerintahan, karena akan banyak muncul benturan tentang konsep dan ide. Ketika Muhammad Ali Jinah mengunjungi Kashmir pada 1944, dia sedikit terkejut dengan fakta bahwa sejak ratusan tahun di Kashmir masyarakat Hindu, Sikh dan Islam bisa hidup bersama. Jinah kemudian memberikan masukan kepada Maharaja Kashmir dan membujuk agar masyarakat Kashmir yang Muslim bergabung dengan Pakistan untuk membentuk sebuah negara yang berbasis agama Islam. Ajakan dari Muhammad Ali Jinah ini tidak serta merta diikuti oleh masyarakat Muslim Kashmir. Sheikh Abdullah sebagai pemimpin dari National Confrence (yang awalnya bernama Muslim Confrence) adalah seorang sekuler. Sebagai seorang sekuler, dia memisahkan antara agama dan negara, dalam pandangannya Kashmir tidak harus menjadi sebuah negara Islam agar bisa menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya yang mayoritas Muslim[5]. Posisi sekuler Abdullah ini kemudian dimanfaatkan oleh Jawaharlal Nehru, Abdullah dirayu oleh Nehru agar menjadi oposisi dari Jinah, karena Jinah bukanlah seorang yang sekuler. Abdullah menerima tawaran ini lantaran dia membutuhkan bantuan dari India untuk melawan Maharaja Kashmir, membebaskan Kashmir menjadi sebuah negara yang independen.

  Quit Kashmir!  Adalah semacam gerakan yang dilakukan oleh Sheikh Abdullah kepada Maharaja Hari Singh sebagai bentuk protes atas pengintegrasian Kashmir ke dalam teritori India[6], inilah gerakan yang menjadi hasil tarik menarik kekuasaan antara Abdullah, Jinnah dan Nehru. Dari fenomena tersebut  dapat kita tarik kesimpulan sederhana bahwa dari awal proses pembentukan Kashmir adalah sebuah pembentukan yang kompleks dan penuh dengan tarik menarik kepentingan antar elit.

Pakistan mulai mengambil peran dalam masalah ini ketika Kashmir meminta mereka untuk memberikan semacam jaminan untuk pelaksanaan keberlangsungan ekonomi dan administrasi. Pakistan sendiri melalui Departemen Negara Bagian kemudian mengeluarkan perjanjian yang antara lain berisikan jaminan untuk pelaksanaan kegiatan perekenomian dan administrasi serta hubungan yang terjalin antara Pakistan dan Kashmir. Pakistan dipilih karena kesamaan latar belakang antara penduduk Kashmir dan Pakistan yang mayoritas Muslim. Dengan perjanjian yang dilakukan tersebut, Pakistan kemudian mengambil alih sarana telekomunikasi Kashmir seperti telegraf dan Pos, selain itu mereka juga menyuplai Kashmir dengan berbagai bahan kebutuhan sehari-hari, seperti minyak tanah, gandum, garam dan pakaian, sesuai dengan apa yang termaktub dalam All Indian Basic Plan.

Ketika Pakistan telah memutuskan untuk memberikan jaminan pelaksanaan aktifitas ekonomi dan administrasi, bahkan Pakistan sampai memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari kepada Kashmir, ternyata di lain pihak Kashmir pun melakukan pendekatan yang sama kepada India. Mereka juga meminta jaminan keberlangsungan perekonomian dan administrasi kepada pemerintahan India. Sikap dari Maharaja Kashmir yang tidak tegas ini, membuat hubungan antara Kashmir dan Pakistan menjadi sedikit tegang. Pemerintahan Pakistan beranggapan bahwa apa yang mereka berikan kepada Kashmir hanya sia-sia, karena Maharaja Kashmir juga meminta hal yang sama kepada India, yang mengindikasikan adanya keinginan dari Kashmir untuk menjadi bagian dari India, sejak saat itu, mulai sering terjadi konflik di perbatasan[7].

Permasalahan batas wilayah dengan India dimulai dengan adanya pembentukan Radcliffe Line oleh pemimpin Border Commission, Sir Cyrill Radcliffe. Garis batas tersebut membagi Pakistan menjadi dua bagian, Pakistan Timur yang kemudian dikenal dengan Bangladesh dan Pakistan Barat atau daerah Pakistan yang kita kenal sekarang ini. Pemisahan yang dilakukan oleh kolonial Inggris ini melihat wilayah dengan unsur agama. Perlakuan Inggris terhadap pemisahan ini, hampir sama dengan semua kebijakan mereka di negara koloninya, perbedaanya adalah jika pada kasus Malaysia mereka lebih mempertimbangkan faktor rasial.

Pemisahan wilayah ini dilakukan pada 562 wilayah, wilayah tersebut diberikan keleluasaan bagi mereka untuk memilih bergabung dengan India atau memisahkan diri. Hasilnya adalah pembagian Punjab dan Bengal menjadi dua Bagian, Hyderabad dan Jammu-Kashmir. Pemisahan inilah yang kemudian menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Garis demarkasi Radcliffe yang memisahkan India dan Pakistan, mengakibatkan Kashmir memiliki kesempatan untuk menjadi negara independen.

Pakistan pada 22 Oktober 1947 tiba-tiba menyerang bagian utara Kashmir dengan Angkatan Bersenjata Pakistan dan pasukan sipil yang dipersenjatai. Mereka menyerang daerah Srinagar dengan membabi buta, mereka menciptakan chaos dan suasana yang mencekam dengan melakukan pembantaian masal. Kashmir dengan kondisi tanpa Angkatan Bersenjata berada dalam keadaan darurat. Pemimpin Kashmir, Maharaja Hari Singh kemudian mengutus Sheikh Muhammad Abdullah ke Delhi untuk menemui Jawaharlal Nehru. Dengan datangnya Sheikh Abdullah ke Delhi menandakan bahwa Kashmir “menyerah” kepada India dan memberikan kedaulatan mereka kepada India. Lima hari setelah invasi Paksitan di Srinagar, pasukan bersenjata India memasuki kawasan Kashmir dan secara resmi perang India-Pakistan dimulai[8].

Pembentukan Kashmir yang independen pada masa itu hanya menjadi cita-cita dari Sheikh Abdullah, serangan Pakistan atas Kashmir tidak memberinya pilihan lain selain meminta bantuan India dan menjadi bagian integral dari India, jika Kashmir pada saat itu menjadi sebuah negara yang independen, Abdullah adalah sosok pemimpin yang tepat untuk memimpin Kashmir. Dalam sebuah pidatonya pada tahun 1948, Sheikh Abdullah mengatakan bahwa keputusan mereka untuk bergabung dengan India adalah sebuah keputusan yang deliberatif :

“ We the people of Jammu and Kashmir, have thrown our lot with Indian people not in the heat of passion or a moment of despair, but by deliberate choice. The union of oue people has been fused by the community ideals and common sufferings in the cause of freedom”[9].

Abdullah lebih jauh lagi menambahkan bahwa keputusan bergabung dengan India adalah sebuah win-win solution, Abdullah merujuk kepada nasib lebih dari satu juta orang Kashmir yang non-Muslim, bagaimana nasib mereka jika Kashmir memutuskan bergabung dengan Pakistan yang secara terang-terangan memproklamirkan diri mereka sebagai sebuah negara Islam. India kemudian dinilai lebih tepat karena, satu juta orang tersebut adalah orang Hindu dan Sikh, agama yang pengikutnya sangat banyak di India, selain itu ajaran sekularisme yang dibawa oleh Sheikh Abdullah semakin subur dan sesuai dengan ideologi yang dibawa oleh India.

Sesuai yang dinyatakan oleh Sheikh Abdullah bahwa penyatuan Kashmir ke India adalah sebuah keputusan yang bersifat deliberatif, Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri India waktu itu menginginkan adanya sebuah referendum dari rakyat Kashmir. Nehru ingin penyatuan Kashmir ini memiliki dasar legitimasi yang kuat, karena pada saat itu muncul opini dari sisi Pakistan dan didukung oleh penduduk Kashmir yang pro-Pakistan bahwa referendum secara formal belum pernah dilakukan di Kashmir, sehingga apa yang sebenarnya diinginkan rakyat Kashmir belumlah terlihat, pembicaraan penggabungan ke India masih dalam tataran elitis. Sedangkan disisi lain, menurut penduduk Kashmir yang pro-India, referendum bukan lagi dianggap sebuah hal yang fundamental untuk dilakukan, karena mereka telah menjadi bagian dari India, referendum bagi mereka hanya sebatas pembentukan nilai-nilai dasar demokrasi seperti kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Adanya permintaan untuk mengadakan sebuah referendum tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya ada indikasi perpecahan dalam masyarakat Kashmir itu sendiri, antara mereka yang pro-Pakistan dan mereka yang pro-India. Hal ini tentu saja merupakan sebuah ‘bom waktu’ konflik horizontal antara masyarakat Kashmir itu sendiri. Keberadaan Sheikh Abdullah di pemerintahan Kashmir pun semakin hari semakin mendapatkan tekanan, pada 1953 Sheikh Abdullah mencoba menawarkan solusi untuk menarik kembali dukungannya kepada India, dan membentuk Kashmir yang independen, namun hal ini ditolak oleh sebagian besar anggota Parlemen Kashmir, karena kebanyakan mereka adalah pro-India. Tidak lama berselang, Sheikh Abdullah ditangkap dan kemudian dipenjara atas tuduhan korupsi. Selama Sheikh Abdullah dipenjara, pemerintahan Kashmir dipimpin oleh Bakshi Ghulam Muhammad, pada masa inilah tepatnya pada 1954 perjanjian State Accession to India diratifikasi. Dengan diratifikasinya perjanjian tersebut, Bakshi memiliki tujuan agar India dapat memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Kashmir.

Korupsi sepertinya selalu menjadi akar masalah dimanapun dia berada, begitu juga di Kashmir, korupsi dan pemerintahan yang salah atur menjadi bibit konflik horizontal. Hal ini diperparah dengan labelling yang diberikan kepada mereka yang protes terhadap pemerintah karena tindakan mereka yang korup sebagai kelompok yang pro-Pakistan, dan para birokrat kemudian dicap sebagai agen India. Selain itu, elit lokal Kashmir juga telah berevolusi menjadi sebuah oligarki baru yang kuat.

Pemerintahan elit baru di Kashmir ini juga tidak luput dari kontroversi, salah satunya adalah kebijakan untuk menjadikan bahasa Urdu sebagai bahasa resmi. Padahal bahasa Urdu adalah bahasa resmi yang digunakan oleh Pakistan, mereka lebih memilih untuk menggunakan bahasa Urdu dibandingkan dengan bahasa Kashmir sendiri. Bahasa Urdu dipilih karena elit yang berkuasa pada waktu itu memiliki pengetahuan tentang bahasa itu, mereka lebih sering berkomunikasi dengan bahasa Urdu, dengan kekuasaan yang mereka miliki bahasa Urdu kemudian dipilih sebagai bahasa resmi di Kashmir. Berbicara mengenai bahasa, kawasan Asia Selatan adalah kawasan dimana bahasa memainkan peranan penting dalam pembentukan identitas politik dan mobilisasi politik. Negara-negara seperti Pakistan dan Sri Lanka memiliki banyak gerakan tentang politik bahasa tersebut. Pakistan misalnya, setidaknya disana terdapat tiga arus utama gerakan yang berdasarkan kepada bahasa. Pertama adalah Telugu Movement di kawasan Andhra Pradesh, The Dravidian Movement and The Rise of the Dravida Munnetra Kazhagam di kawasan Tamil Nadu, gerakan separatisme Muslim India, yang berakar pada perbedaan bahasa, Urdu dan Hindi. Bahasa Urdu kemudian menjadi bagian dari nation building Pakistan, dan menjadi lingua franca dalam konteks Pakistanisasi[10].

Dinamika berikutnya mengenai hubungan Kashmir, Pakistan dan India adalah perang kedua pada tahun 1965, terutama mengenai Pakistan. Pasca jatuhnya pemerintahan demokratis Iskandar Mirza, Pakistan dipimpin oleh militer, Jenderal Ayub Khan. Mereka secara rahasia dan terus menerus mengejar Kashmir. Untuk mendapatkan dukungan publik, Ayub Khan berjanji untuk menjaga Kashmir seperti India, mereka juga akan menempatkan angkatan bersenjata di Kashmir, mereka masih bersikeras bahwa Kashmir adalah ‘K’ dalam Pakistan[11]. Serangan Pakistan ke Kashmir pada 1965, masih memiliki tujuan yang sama, yaitu menguasai Kashmir secara paksa. Militer India dibantu oleh masyarakat Kashmir, berhasil memukul mundur militer Pakistan, dan menjadikan perang tersebut sebagai salah satu kekalahan terbesar Pakistan. Efek dari perang 1965 adalah, mereka yang awalnya simpati dan pro-Pakistan tiba-tiba berbalik arah dan menjadi anti-Pakistan, dalam pandangan mereka serangan Pakistan ke Kashmir adalah sebuah bentuk agresi yang tidak dapat dimaafkan.

Epilog : Menuju Jalan Damai

Perang 1965 membawa dampak yang begitu buruk kepada Pakistan, selain kekalahan mereka dalam perang tersebut, posisi Kashmir menjadi semakin dekat ke India. Kekalahan ternyata tidak mengajarkan banyak hal kepada Pakistan, mereka tetap bersikeras menjadikan Kashmir bagian dari mereka. Pada 1971, pecahlah perang berikutnya antara Pakistan dan India-Kashmir, perang ini bukan hanya menjadi ajang kekalahan Pakistan untuk kesekian kalinya, tetapi pada perang 1971 ini Pakistan mengalami disintegrasi, Pakistan Timur menyatakan dirinya merdeka dan mengubah namanya menjadi Bangladesh.

Upaya menuju perdamaian selalu digulirkan setiap berakhirnya perang antar negara, begitu juga dengan perang Pakistan-India mengenai masalah Kashmir ini, terdapat serangkaian perjanjian yang mengupayakan perdamaian diantara kedua negara. Pada tahun 1972, dibentuklah sebuah perjanjian di kota Simla, yang kemudian dikenal dengan nama  Simla Agreement, dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa kedua negara, India dan Pakistan, berjanji untuk mencari penyelesaian masalah Kashmir secara bilateral, tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian Simla ini juga merubah beberapa hal, antara lain adalah perubahan nama garis batas. Pada awalnya garis batas antara Kashmir, India dan Pakistan dibentuk akibat gencatan senjata pasca perang 1947, sehingga garis tersebut dikenal dengan nama Cease-fire Line. Pasca perang 1971, garis batas antara tiga wilayah itu dikenal dengan nama Line of Control.

Adanya Perjanjian Simla, tidak serta merta mendinginkan konflik diantara negara tersebut. Masih banyak di kemudian hari, konflik-konflik baru muncul, salah satu yang terkenal adalah Konflik Celah Kargil pada tahun 1999. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mencapai perdamaian di kawasan Kashmir, dalam berbagai upaya ini terdapat sebuah fenomena menarik, yaitu penggunaan kriket sebagai media diplomasi.

India dan Pakistan adalah dua negara yang lama dijajah oleh Inggris, dalam masa pendudukan Inggris tidak dapat dihindari adanya kontak budaya antar negara. Kriket adalah sebuah olahraga yang berasal dari Inggris, melalui penjajahan inilah kemudian kriket dikenal oleh masyarakat India dan Pakistan, dan menjadi olahraga nasional kedua negara tersebut sampai saat ini. Diplomasi kriket dalam tulisan ini merujuk kepada pertemuan bilateral yang dilakukan oleh India dan Pakistan saat kedua negara sedang melakukan pertandingan kriket, pertemuan biasanya berlangsung dalam jamuan makan malam dan kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan seputar Kashmir[12].

Diplomasi kriket ini pertama kali dimulai pada tahun 1987, ketika itu pemimpin Pakistan Zia-ul Haq diundang ke Jaipur untuk menonton pertandingan kriket India dan Pakistan oleh Perdana Menteri India Rajiv Gandhi, seusai pertandingan kedua pemimpin tersebut melakukan pertemuan bilateral terkait dengan penyelesaian kasus Kashmir. Perang Kargil pada tahun 1999, kembali membuat kedua negara ini berada pada posisi yang panas. Baru padatahun 2005, dibawah kepemimpinan Jenderal Pervez Musharaff diplomasi kriket kembali bergulir. Pada tahun 2005, kedua negara telah berada pada tingkatan baru, kedua negara tersebut telah mengembangkan fasilitas nuklir, sehingga akan sangat berbahaya jika muncul konflik baru dan menimbulkan perang. Diplomasi kriket pada 2005 diawali dengan kunjungan Pervez Musharaff ke India untuk menyaksikan pertandingan kriket, berbeda dengan diplomasi sebelumnya, pada kesempatan ini Musharaff bersama Manmohan Singh berunding satu meja, di tengah-tengah pertandingan kriket[13].

Pada tahun 2008, hubungan India dan Pakistan kembali memanas, hal ini terkait dengan serangan bom di Mumbai yang ditengarai dilakukan oleh kelompok ekstrimis Islam Pakistan, memang sejak  dekade 1980-an, kelompok radikal Islam tumbuh subur di Pakistan. Pertemuan antara pemimpin kedua negara kembali berlangsung pada tahun 2011, momennya masih sama yaitu pertandingan kriket. Pada waktu itu, kedua negara bertanding di semifinal Piala Dunia Kriket yang berlangsung di Mohali, India. Yousaf Riza Gilani adalah pemimpin Pakistan yang lahir setelah berpisahnya Pakistan dari India, pertandingan kriket tersebut adalah pertama kalinya Yousaf menginjakan kaki di India[14], harapan untuk perdamaian terus mengalir di tengah diplomasi kriket yang dijalankan oleh kedua negara. Kriket adalah satu dari sedikit hal yang bisa menyatukan India dan Pakistan, diplomasi kriket ini kemudian diharapkan dapat menjadi langkah awal pembentukan perdamaian di kawasan Kashmir. Ada satu hal yang menarik dari adanya diplomasi ini, bahwa masalah politik tidak hanya bisa diselesaikan dengan jalan politik, ada aspek-aspek budaya tertentu yang bisa dijadikan alat untuk mempersatukan ide-ide yang berbeda. Dalam sebuah pidatonya, Jenderal Pervez Musharaff pernah berkata : “diplomasi kriket itu memfasilitasi resolusi, tetapi tidak lantas menghasilkan resolusi”.

Konflik di Kashmir tidak akan pernah berakhir hanya dengan menonton kriket bersama, konflik di Kashmir akan berakhir ketika ada kemauan untuk menghasilkan resolusi. Beberapa hal yang yang jika dilakukan akan menghasilkan resolusi adalah adanya kebesaran hati dari Pakistan untuk tidak terus menerus melakukan pemaksaan untuk menjadikan Kashmir sebagai bagian dari mereka. Dari pihak India pun harus melakukan serangkaian tindakan untuk memberikan keleluasaan dalam bentuk otonomi khusus kepada Kashmir, pembukaan akses politik dalam bentuk otonomi yang seluas-luasnya diharapkan dapat meredam konflik antar elit lokal di Kashmir. Pada akhirnya, resolusi konflik harus dibentuk oleh semua elemen masyarakat, resolusi tidak akan terbentuk ketika yang bermain hanyalah sekelompok kecil elit, resolusi akan terbentuk ketika rumusannya dibentuk secara deliberatif melibatkan semua golongan masyarakat.

Daftar Pustaka

Bakaya, Priyanka, Sumeet Bhatti, Kashmir Conflict : A Study of What Led to Insurgency in Kashmir Valley & Proposed Future Solution,(American Institute of International Studies,2003)

Budiardjo, Miriam,  Dasar-Dasar Ilmu Politik ed.rev. (Jakarta : Gramedia,2007)

Schofield, Victoria Kashmir In Conflict : India, Pakistan and The Unending War, (London :Tauris,2003)

Suhelmi, Ahmad, Pemikiran Politik Barat,(Jakarta : Gramedia, 2007)

Talbot, Ian,  Pakistan : A Modern History,(London : Hurst & Company, 1998)

Jurnal

Croft, Stuart “South Asia’s Arms Control Process : Cricket Diplomacy and the Composite Dialogue” International Affairs Journal, Vol.81 No.5, Oktober 2005

Kartini, Evida, Sejarah Politik Pakistan, Bahan Ajar  Mata Kuliah Politik di Asia Selatan, FISIP UI, 2011

Thorner, Alice “The Kashmir Conflict” The Middle East Journal Vol. 3 No.1, 1949

Artikel Web