dari belakang wicket

catatan wicket-keeper gagal
Recent Tweets @irhaam

Irhamna, 0906492171

Perubahan politik menuju demokratisasi berakar dari politik otoritarianisme. Menurut Samuel Huntington demokrasi pada tataran sederhana dapat dibagi atas 3 bagian : berakhirnya rezim otoriter, pembangunan rezim demokrasi dan konsolidasi rezim demokrasi[1]. Transisi politik biasanya dilatarbelakangi oleh banyak faktor, salah satu yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Ketika sebuah negara mengalami krisis ekonomi, tingkat pengangguran akan menjadi tinggi dan daya beli masyarakat rendah, sehingga muncul rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah, karena pemerintah tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Pada saat seperti in biasanya muncul gerakan-gerakan perlawanan dari rakyat, menuntut pertanggung jawaban pemerintah, pemerintah yang berkuasa meletakan jabatannya dan terjadilah transisi politik.

Proses pendirian demokrasi adalah sebuah institusionalisasi ketidakpastian, mereka menempatkan semua kepentingan pada ketidakpastian. Dalam rezim otoritarian sejumlah kelompok, terutama militer, memiliki kapasitas untuk melakukan intervensi terhadap hasil konflik yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan mereka. Demokrasi berarti bahwa semua kelompok harus menundukkan kepentingan mereka pada ketidakpastian[2]. Transisi dari otoritarian ke demokrasi tidak selalu menyangkut dengan kudeta.Brazil dapat dijadikan contoh bahwa transisi menuju demokrasi dapat terjadi karena adanya keinginan untuk berubah dari elit itu sendiri, tulisan ini akan mencoba mengulas transisi menuju demokrasi yang terjadi diBrazil dalam rentang tahun 1964-1988.

Brazilmemiliki sejarah politik yang menarik. Seperti kebanyakan negara diAmerika Latin,Brazilpernah merasakan pemerintahan otoritarian dibawah pimpinan Militer. Pemerintahan militer Brazil yang paling represif adalah pemerintahan dalam rentang 1964-1974, dimana pada masa satu dekade tersebut Brazil dipimpin oleh Militer garis keras. Militer menjadi pemimpin diBrazilsetelah menggulingkan pemerintahan demokratis Joao Goulart. Rezim militer pada masa tersebut mencoba membangun sebuah bangunan birokratis yang otoritarian.

Rezim militer yang paling dikenal represif adalah rezim Emilio Garasstazu Medici yang memerintah dari 1969-1974. pada masa ini dikeluarkan akta kelembagaan AI-5, yang berisi penutupan Kongres, membredel pers, mencabut hak politik, dan memenjarakan setiap orang yang berusaha memperjuangan hak politik mereka. Serangkaian kebijakan yang dikeluarkan Medici, lambat laun menyebabkan ketidakpopuleran militer dimata rakyat.

Setelah lebih kurang satu dekade menjalankan pemerintahan yang otoriter, dan berhasil menjalankan negara, menciptakan stabilitas nasional serta membentuk landasan yang kokoh dalam perekonomian nasional. Pemerintahan militer yang keempat dibawah Ernesto Geisel mengeluarkan sebuah kebijakan penting dalam proses liberalisasi politik di Brazil. Geisel memulai proses redemokratisasi kehidupan politik secara bertahap yang kemudian dikenal dengan istilah abertura.

Kebijakan liberalisasi politik ini bisa dibilang tidak biasa, kenapa ?. Karena pada masa Geisel, semuanya bisa dikatakan berjalan dengan stabil secara politis. Kecuali dalam kehidupan ekonomi memang terdapat semacam kriris, akan tetapi tidak ada tuntutan dari pihak manapun untuk melakukan liberalisasi politik. Kebijakan liberalisasi politik terbatas ini memiliki tujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan melakukan stabilisasi kekuasaan dengan memperkuat dari grass-root. Geisel mulai melakukan penataan dalam tubuh militer dengan cara mengembalikan basis kewibawaan militer dan basis dukungan bagi rezim dengan peredaan politik dan pemulihan kehidupan politik[3].

Proses liberalisasi politik terbatas ini kemudian dimanfaatkan oleh oposisi sipil dalam menggalang kekuatan mereka. Sipil yang pada pemerintahan otoriter dicabut hak politiknya merasakan kebebasan ketika abertura dijalankan. Hasilnya seperti apa yang bisa dibayangkan, bahwa sipil menjadi kekuatan oposisi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada Pemilu 1982, oposisi sipil menjadi semakin kuat seiring melemahnya dominasi dari militer. Abertura menjadi semacam ‘senjata makan tuan’ dimana tujuan awal Geisel dengan liberalisasi politik adalah memperkuat legitimasinya dari grass-root akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, legitimasi yang dijadikan indikator keberhasilan itu malah berpindah kepada pihak oposisi sipil.

Proses liberalisasi politik ini mencapai puncaknya pada tahun 1988, ketika konstitusi baru Brazildibentuk pasca liberalisasi politik. Konstitusi 1988 berisi poin penting antara lain : presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan umum langsung, pemilihan umum diikuti oleh partai politik tanpa adanya kontestasi dari militer sebagai sebuah lembaga[4]. Dengan adanya perubahan konstitusi tersebut maka secara tidak langsung terjadi perubahan dalam kehidupan politik diBrazil. Pemerintahan militer tidak lagi memiliki legitimasi diBrazil, militer diBrazil beranjak dari pretorian menuju profesional. Konstitusi 1988 juga menandakan era baru dalam kehidupan politik diBrazil, yaitu kembali kepada kehidupan yang demokratis yang sempat hilang selama beberapa dekade.

Kebijakan liberalisasi dan perubahan konstitusi mengakibatkan peran oposisi sipil menjadi begitu besar, mereka melalui partai MDB dan PMDB bisa menguasai 12 negara bagian, dan negara bagian yang mereka kuasai adalah negara bagian yang merupakan denyut nadi perekonomian di Brazil, seperti Rio de Janiero, Sao Paolo dan Minas Gerais. Krisis ekonomi membuat transisi politik dari militer ke sipil menjadi semakin lancar. Seperti yang dijelaskan oleh Przeworski bahwa salah satu faktor yang menjadi penanda jatuhnya rezim otoriter adalah hilangnya legitimasi[5], pada masa tersebut militer di Brazil mulai kehilangan legitimasinya, karena krisis ekonomi  yang melanda Brazil pada dekade 1980-an. Inflasi mencapai 100% dan utang luar negri mencapai 80 miliar dolar. Pada saat seperti kaum pengusahaBrazil mulai berpaling dari rezim militer dan memilih untuk berjuang bersama rakyat.

Krisis ekonomi telah membuat militer kehilangan prestisenya di mata rakyatBrazil, sehingga legitimasi mereka terancam. Pemerintahan MiliterBrazilpada 1982 telah kehilangan alasan pembenarannya dipandang dari ancaman yang paling berbobot. Pemerintahan Militer kemudian menyadari bahwa memerintah tidak semudah yang bisa mereka bayangan. Keberhasilan ekonomi mutlak menjadi indikator kesuksesan pemerintahan mereka. Dalam kondisi seperti inilah kemudian liberalisasi politik dijadikan semacam ‘pengalihan isu’ oleh pihak Militer.

Perubahan sikap militer yang mulai menyadari bahwa posisi mereka semakin lemah membawa perubahan tersendiri bagi perkembangan demokratisasi di Brazil yang beriringan dengan demiliterisasi. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak menyebabkan negosiasi antara pihak militer dan oposisi sipi dapat berjalan lancar[6]. Demokrasi telah menjadi pilihan bagi Brazil. Mereka memilih lepas dari jeratan otoritarianisme dan bergerak melakukan transisi menuju demokrasi. Pilihan yang tidak mudah, transisi menuju demokrasi biasanya terwujud dalam kudeta atau revolusi berdarah.

Liberalisasi politik yang terjadi di Brazil jika menggunakan terminologinya Huntungton tentang tipe-tipe transisi, maka apa yang terjadi di Brazil dapat kita kategorikan sebagai transformation, dimana pada proses transisi menuju demokrasi terjadi karena rezim yang berkuasa menjadi pelopor gerakan perubahan sistem menjadi lebih demokratis[7].Liberalisasi politik yang dilakukan oleh Geisel pada 1974 merupakan kebijakan yang sebenarnya salah arah. Geisel sebenarnya tidak mengharapkan terjadinya perpindahan kekuasaan dari militer ke sipil. Tujuan awal Geisel adalah memperkuat basis legitimasi dan wibawa militer dengan memberikan sedikit ruang kepada sipil, akan tetapi ruang keterbukaan yang tidak pernah ada sejak militer menguasai Brazil pada 1964 itu dimanfaatkan sedemikian rupa oleh oposisi sipil. Dalam waktu yang singkat mereka menghimpun kekuatan oposisi, sampai pada tahapan mereka bisa menguasai negara bagian yang memiliki potensi ekonomi.

Militer sekali lagi kalah ketika KonstitusiBrazil1988 dibentuk. Poin penting dari konstitusi ini adalah pemilihan presiden secara langsung dan pemilihan umum diikuti oleh partai-partai politik tanpa adanya kontestasi dari militer. Ditutupnya ruang militer untuk mengisi panggung politik mengindikasikan satu hal, militer Brazil sedang mengalami transisi, mereka sedang melangkah dari pretorianisme menuju profesionalisme.

Daftar Pustaka

Huntington, Samuel P., Gelombang Demokratisasi Ketiga edisi terjemahan (Jakarta : Grafiti, 1995)

Mainwaring, Scott, Frances Hagopian, The Third Wave of Democratization in Latin America (Cambridge University Press, 2005)

O’Donnell, Guilermo, et.al Transisi Menuju Demokrasi : Tinjauan Berbagai Perspektif (Jakarta : LP3ES, 1993)

Supriyadi, Budi Winarno, Hubungan Sipil Militer di Brazil Pasca Otoritarian dalam Jurnal Sosiohumanika FISIP UGM, Mei 2002



[1] Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga edisi terjemahan (Jakarta : Grafiti, 1995) hal. 55

[2] Guillermo O’Donnell et.al Transisi Menuju Demokrasi : Tinjauan Berbagai Perspektif (Jakarta : LP3ES, 1993)  hal. 93

[3] Supriyadi, Budi Winarno, Hubungan Sipil Militer di Brazil Pasca Otoritarian dikutip dari Jurnal Sosiohumanika FISIP UGM, Mei 2002, hlm.  394

[4] Ibid.

[5] O’Donnell, op.cit. hlm.80

[6] Scott Mainwaring, Frances Hagopian, The Third Wave of Democratization in Latin America (Cambridge University Press, 2005) hlm. 94

 

[7] Huntington, op.cit. hlm. 158